Hanura Nilai Pembagian BLSM Bukan Pilihan Tepat

Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto (kiri) bersama Ketua Dewan Pertimbangan Hanura, Hary Tanoesoedibjo menyerahkan daftar caleg sementara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Minggu (21/4/2013). Hanura menyerahkan sebanyak 560 bacaleg dari total pendaftar yang mencapai 1.656. Komposisi bacaleg tersebut terdiri laki-laki 376 orang, dan 184 calon perempuan. 

JAKARTA - Ketua Umum, Partai Hati Nurani Rakyat(Hanura), Wiranto menilai rencana pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat(BLSM) kepada masyarakat yang tidak mampu bukanlah suatu hal yang tepat.

“Lebih baik mereka diberikan lapangan pekerjaan maupun modal unduk melakukan usaha, masyarakat tidak mampu juga memiliki harkat dan martabat, jangan menganggap bahwa masyarakat yang tidak mampu itu adalah sekedar orang yang menengadahkan tangan meminta-minta sumbangan,” ujar Wiranto seperti siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Rabu (19/6/2013).
Menurut Wiranto jika bantuan itu tiba-tiba dihentikan, maka masyarakat yang sudah terbiasa untuk diberi akan merasakan dampaknya secara langsung.
“Itu semua tentunya harus diperhitungkan dengan cermat, oleh karena itu Partai Hanura akan melakukan langkah-langkah yang sifatnya bukan sekedar menolak kenaikan dari subsidi BBM yang selama ini dianggap memberatkan anggaran negara, namun kita juga tapi mencoba meluruskan kebijakan subsidi BBM tersebut sehingga dikemudian hari itu dapat menyentuh sasaran yang tepat,” ujarnya.
Seperti diketahui Fraksi Hanura di DPR RI menolak kenaikan harga BBM termasuk rencana Pemerintah memberikan BLSM kepada masyarakat. Hal tersebut karena Partai Hanura menilai waktunya kurang tepat bagi pemerintah menikkan harga BBM, dan pemerintah dinilai kurang berempati dengan kesulitan masyarakat dengan menaikkan harga BBM.
Terkait dengan hasil Rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBN-P 2013 yang dilakukan pada Senin (17/6/2013) malam dan akhirnya ditempuh melalui mekanisme voting yang menunjukan hasil sebanyak 65 persen anggota Dewan yang hadir menyetujui RAPBN-P 2013 yang berisi dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Wiranto menghargai apapun keputusan dari hasil rapat tersebut.
“Namun yang harus diingat bahwa Pemerintah itu dipilih oleh rakyat dan mendapat mandat dari rakyat, sehingga dalam menentukan kebijakan haruslah berinspirasi dari kehendak rakyat,” tuturnya.
Menurut Wiranto, Hanura sendiri yang juga mewakili sebagian rakyat indonesia, tentu menyerap kebijakan itu. Namun demikian dirinya menyatakan bahwa besarnya hutang negara Indonesia haruslah menjadi perhatian.
“Namun demikian seyogyanya kita bisa mendidik rakyat kita untuk tidak terbiasa meminta-minta, namun bentuklah mereka menjadi masyarakat yang tangguh, kuat, mampu berjuang, mempunyai pekerjaan dan memiliki martabat yang tinggi, sehingga mereka bisa survive,” katanya.